Pedanghitam.com | Karawang.Direktorat Hukum Advokasi Acep Gina Paslon Nomor 1 Audensi bersama Pj. Bupati karawang di kantor bupati karawang tentang ketidaknetralan ASN dan kepala desa saat masa kampanye.
Direktorat Hukum Advokasi Acep Gina Paslon Nomor 1 yang terdiri dari Pontas Hutahaen SH, Alek Safri Winando SH,MH, Heri Sudaryanto SE,SH,MM, Andika SH dan Romdhoni SH bertemu langsung dengan Pj. Bupati Karawang Teppy Wawan Dharmawan, Rabu, 9 Oktober 2024.
Dalam pertemuan nya Direktorat Hukum Advokasi Acep Gina Paslon Nomor 1 meminta kepada Pj Bupati Karawang untuk bertindak tegas dan peduli terhadap pelaksanaan Pilkada di Karawang.
Pasalnya sampai saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan masih maraknya spanduk dan bilboard Paslon nomor 2 Aep Syaepulloh di kantor Desa dan Kantor Kecamatan yang terpampang kokoh.
"Pj. Bupati Karawang jangan diam saja karena suhu politik semakin memanas," ucap Pontas Hutahaean SH, Tim Direktorat Hukum Advokasi Acep Gina Paslon Nomor 1 Acep - Gina.
"Kami berharap Pj Bupati ini lebih peduli terhadap pelaksanaan pilkada di Karawang yang sebentar lagi akan segera di gelar," tuturnya.
Heri Sudaryanto,S.E,S.H,M.M menginginkan ketegasan dari Pj Bupati untuk bertindak tegas terhadap oknum ASN dan Kepala Desa yang ikut kampanye secara terang - terangan penegasan untuk mengganti bilboard di desa desa dan surat Fakta integritas ASN untuk Netral serta tegas ditujukan kepada dinas desa dan dinas pendidikan agar jangan bermain main dengan aturan sanksi tegas
Masih disampaiknya menyebut terdapat banyak temuan dan kejadian yang sudah dilaporkan oleh tim advokat 01 kepada Bawaslu Karawang.
"Kami sudah laporkan ke Bawaslu Karawang untuk segera ditindak lanjuti dan bila perlu segera di proses secara hukum, supaya ada efek jera dan tidak ada lagi para oknum yang melanggar aturan Pilkada sesuai dengan Undang - Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ,UU No.6 tahun 2016 dan UU No.1 tahun 2015," ungkapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Karawang, Teppy mengatakan dirinya akan segera mengambil langkah tindakan berkaitan dengan maraknya oknum Kepala Desa yang ikut dalam politik Praktis yakni berkampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan jelas telah merugikan dan menguntungkan pasangan lain, akan segera ditindak lanjuti.
"Berkaitan dengan masih maraknya baliho dan bilboard Aep Syaepulloh di setiap Kantor Desa dan Kantor Kecamatan akan segera diganti," pungkasnya. (Red)